REGULASI

Regulasi Arbitrase Hubungan Industrial

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, regulasi arbitrase hubungan industrial mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Permenaker Nomor 17 Tahun 2014.

• Lingkup Kewenangan: Arbitrase hanya menangani perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
• Sifat Putusan: Putusan bersifat final dan mengikat (inkracht). Tidak dapat digugat ke PHI kecuali ditemukan bukti kecurangan tertentu.
• Prosedur Lokal: Dikoordinasikan melalui Disnaker setempat dengan memilih arbiter dari daftar resmi Kementerian Tenaga Kerja.
• Kesepakatan Tertulis: Para pihak wajib membuat surat perjanjian arbitrase (kompromis) sebelum proses dimulai.

*Berlaku untuk wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

UU No. 2 Tahun 2004 (PPHI)

4 Jenis Perselisihan

• Hak: Pelanggaran aturan/kontrak.
• Kepentingan: Perubahan syarat kerja.
• PHK: Pengakhiran hubungan kerja.
• Antar Serikat: Konflik internal organisasi.

Alur Penyelesaian

• Bipartit (Max. 30 Hari)
• Tripartit (Mediator/Arbiter)
• Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Permenaker No. 17 Tahun 2014

Ketentuan Arbitrase

• Kewenangan: Khusus sengketa Kepentingan & Antar Serikat.
• Putusan: Final & Mengikat (Inkracht).
• Arbiter: Harus dari daftar resmi Kemenaker.
• Syarat: Wajib ada kesepakatan tertulis (Kompromis).

Prosedur Bangka Belitung

Koordinasi dilakukan melalui Disnaker Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk pemilihan arbiter terdaftar.

Fitur	UU No. 2/2004	Permenaker No. 17/2014
Fungsi	Kerangka hukum besar sengketa kerja.	Prosedur teknis khusus Arbitrase.
Cakupan	Hak, Kepentingan, PHK, Serikat.	Kepentingan & Serikat saja.
Jalur Akhir	Hingga Mahkamah Agung.	Putusan Arbiter (Selesai).